Perjanjian Kinerja

  • Dibaca: 685 Pengunjung

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1LATAR BELAKANG

Dokumen Perjanjian kinerja perubahan Perubahan adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja perubahan merupakan komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja perubahan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja perubahan, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja perubahan tahun 2016ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2016dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2016.

Diharapkan Perjanjian kinerja perubahan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagnagn Kabupaten Klungkung ini dapat digunakan untuk memantau dan mengedalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

 

1.2TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang ada pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, sesuai  Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota  sebagaimana tercantum dalam Bab II mengenai urusan pemerintahan, pada pasal 2 ayat (4) huruf “o” mengenai urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, huruf “dd” mengenai urusan pemerintahan di bidang perdagangandan.

 

A.   Untuk Urusan wajib Koperasi dan UKM terdiri dari:

Kewenangan di bidang Kelembagaan Koperas idiantaranya :

1.    Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi;

2.     a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten/kota (Tugas Pembantuan).

b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kabupaten/kota.

3.    Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten/kota.

4.    Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten/kota.

5.    a.  Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten/kota.

  b. Fasilitasi Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kabupaten/kota (Tugas Pembantuan).

 

Kewenangan dibidang Pemberdayaan Koperasi diantaranya :

1.    Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:

a.  Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan pemerintah;

b.  Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota;

c.   Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota;

d.  Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota;

e.  Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajibannya;

2.    Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kabupaten/kota.

3.    Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten/kota.

4.    Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten/kota.

 

Kewenangan di bidang Pemberdayaan UKM diantaranya :

1.    Pelaksanaan Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten/kota meliputi:

a.  Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;

b.  Persaingan, Prasarana, Informasi, Kemitraan, Perijinandan Perlindungan;

2.    Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten/kota meliputiProduksi, Pemasaran, Sumber daya manusia, Teknologi;

3.    Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi  UKM di tingkat kabupaten/kota meliputi: Kredit perbankan, Penjaminan lembaga bukan bank, Modal ventura, Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN, Hibah, Jenis pembiayaan lain.

 

B.   Untuk Urusan pilihan Perdagangan terdiri dari:

Kewenangan di bidang Perdagangan Dalam Negeri diantaranya :

1.    Pelaksanaan Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kabupaten/kota;

2.    Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten/kota;

3.    Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau).

4.    Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten/kota;

5.    Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kabupaten/kota;

6.    Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;

7.    Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten/kota;

8.    Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten/kota;

9.    Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten/kota;

10.Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;

11.Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten/kota;

12.Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kabupaten/kota;

13.Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten/kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK;

14.Pendaftaran dan pengembangan LPKSM;

15.Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten/kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;

16.Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;

17.Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;

18.Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten/kota;

19.Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten/kota.

20.Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten/kota;

21.Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten/kota;

22.Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten/kota;

23.Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten/kota;

24.Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten/ kota;

25.Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten/kota;

 

Kewenangan di bidang Metrologi Legal diantaranya :

1.    Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi;

2.    Fasilitasi dan pembinaan  serta pengendalian SDM metrologi skala kabupaten/kota;

3.    Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;

4.    Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian  standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah;

5.    Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kabupaten/kota;

6.    Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI;

7.    Pembinaan operasional reparatir UTTP;

8.    Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML;

 

Kewenangan di bidang Perdagangan Luar Negeri diantaranya :

1.    Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor;

2.    Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skalakabupaten/kota;

3.    Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor;

4.    Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor;

5.    Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor;

6.    Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skalakabupaten/kota;

7.    Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang;

8.    Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten/kota;

9.    Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang;

10.Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kabupaten/kota yang ditunjuk;

11.Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API;

12.Sosialisasi kebijakandan pelaporan penerbitan API;

13.Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;

14.Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional;

15.Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kabupaten/kota;

16.Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri;

 

Kewenangan di bidang Kerjasama Perdagangan Internasional diantaranya :

1.    Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional;

2.    Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional;

3.    Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral;

4.    Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard;

 

Kewenangan di bidang Pengembangan Ekspor Nasional diantaranya :

1.    Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten/kota;

2.    Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten/kota;

 

Kewenangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi  Gudang, Pasar Lelang diantaranya :

1.    Koordinasi dengan aparat penegak hukum  dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;

2.    Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;

3.    Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten/kota;

 

Kewenangan di bidang Perencanaan dan Program diantaranya :

1.    Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kabupaten/kota;

2.    Penyusunan RPJM SKPD kabupaten/kota di bidang industri;

3.    Penyusunan rencana kerja kabupaten/kota di bidang industri;

 

Kewenangan di bidang Pemasaran dan Program diantaranya :

1.    Promosi produk industri kabupaten/kota;

 

Kewenangan di bidang Teknologi diantaranya :

1.    Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten/kota;

2.    Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri;

3.    Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri;

Kewenangan di bidang Standarisasi diantaranya :

1.    Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kabupaten/kota;

2.    Kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten/kota;

3.    Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten/kota;

4.    Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten/kota;

 

Kewenangan di bidang Permodalan diantaranya :

1.    Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten/kota;

 

Kewenangan di bidang Lingkungan Hidup diantaranya :

1.    Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten/kota;

2.    Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kabupaten/kota;

 

Kewenangan di bidang Kelembagaan diantaranya :

1.    Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten/kota;

2.    Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten/kota;

 

Kewenangan di bidang Sarana dan Prasarana diantaranya :

1.    Penyusunan tata ruang kabupaten/kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi;

Kewenangan di bidang Informasi Industri diantaranya :

1.    Fasilitasi Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten/kota dan pelaporan kepada provinsi;

 

Kewenangan di bidang Pengawasan Industri diantaranya :

1.    Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten/kota;

Untuk melaksanakan kewenangan dan kewajiban tersebut, diatur lagi melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 untuk menyesuaikan dengan kemampuan dan potensi daerah, maka dibentuk organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung yang dipimpin oleh Kepala Dinas dengan dibantu oleh perangkat yang terdiri atas Sekretaris, Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi, Kepala Bidang Pemberdayaan UKM, Kepala Bidang Perdagangan, Kepala Bidang Perlindungan dan Pengawasan, Kepala Bidang Industri serta Kepala Bidang Statistik dan Pengendalian.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Klungkung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Seperti tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; bahwasannya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan sedangkan fungsinya adalah perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian; dan pembinaan terhadap UPT.

 

1.3TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

      Tujuan dari penyusunan Perjanjian kinerja perubahan adalah sebagai berikut:

a.    Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparasi, dan kinerja aparatur.

b.    Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

c.    Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

d.    Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah.

e.    Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

 

2.1   RENCANA STRATEGIS

2.1.1  VISI DAN MISI

a) Visi

Pembangunan Koperasi, UKM dan Perdagangan dimasa mendatang nampaknya akan semakin berat. Kemungkinan terjadinya harga minyak yang cenderung naik serta bencana alam yang bertubi-tubi memberikan dampak yang cukup besar dan menimbulkan berbagai permasalahan dibidang ekonomi pada umumnya serta sektor-sektor koperasi, UKM dan perdagangan pada khususnya, yang mengakibatkan menurunnya pemanfaatan  kapasitas produksi disektor riil.

Sedangkan dalam rangka peningkatan ekspor dan pengendalian impor, pembangunan industri dan perdagangan diharapkan pula kepada persaingan yang semakin tajam sebagai dampak dari globalisasi yang tercermin pada perdagangan yang semakin bebas. Produk-produk ekspor non migas, khususnya produk-produk industri padat karya dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dengan munculnya Negara-negara pengekspor baru yang mempunyai keunggulan kompetitif yang tinggi.

Begitu pula keberadaan Organisasi Perdagangan dunia (WTO), liberalisasi perdagangan dalam APEC pada tahun 2010 untuk negara-negara maju dan tahun 2020 untuk Negara berkembang, serta APTA-ASEAN pada tahun 2003, maka gerak perdagangan akan semakin dinamis dan cepat.

Terakhir, dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan pemerintah daerah akan mengutamakan pelaksanaan azas desentralisasi. Pengaturan kewenangan daerah mencangkup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dan perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dan lembaga Perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Semua tantangan yang dikemukakan tersebut diatas, perlu diantisipasi dengan membuat Program Pembangunan Koperasi, UKM dan Perdagangan yang jelas arahnya dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Klungkung pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karenanya Pembangunan Koperasi, UKM dan Perdagangan harus mempunyai Visi dan Misi yang berakar pada potensi yang ada di Kabupaten Klungkung. Oleh sebab itu mengacu pada visi Pembangunan Koperasi,UKM, Industri dan Perdagangan Nasional dan RPJMD  Kabupaten Klungkung tahun 2013 - 2018 , maka Pembangunan Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dilaksanakan dengan Visi, yaitu Terwujudnya Koperasi, UMKM dan Perdagangan yang tangguh menuju Klungkung yang Unggul dan Sejahtera”

 

b) MISI

Untuk mewujudkan Visi dilakukan melalui upaya-upaya yang dirumuskan menjadi sebuah misi. Tahun 2013 - 2018  misi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan produksi, nilai tambah dan pemanfaatan hasil potensi daerah di bidang Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

2. Mewujudkan peningkatan investasi, kemantapan kelembagaan dan kesejahteraan UMKM.

 

2.1.2  TUJUAN DAN SASARAN

a) Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta untuk mempelajari fokus pelaksanaan misi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, maka disusun tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing kuat, terutama para pelaku usaha yang mengelola koperasi, UMKM dan Perdagangan.

3. Mewujudkan karakter ekonomi kerakyatan yang handal dengan iklim kemitraan yang harmonis.

4. Meningkatnya sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan yang baik.

 

b) Sasaran

Atas dasar tujuan yang hendak dicapai, ditentuka nsasaran organisasi dan peranannya dalam mencapa iVisi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.

2.  Meningkatnya produktivitas Usaha Mikro Kecil Menengah melalui kemitraan usaha.

3. Meningkatnya kemampuan manajerial pelaku usaha sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4.  Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa.

5.  Meningkatnya produktivitas sektor usaha ekonomi produktif berbasis masyarakat.

 

2.2   INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM

Untuk mengukur sejauhmana Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2016. Indikator kinerja masing-masing sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2016, akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh anggaran, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun dari APBN. Secara keseluruhan jumlah anggaran APBD Kabupaten Klungkung yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun 2016 berjumlah Rp. 19.068.608.479,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 7.569.322.841,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 11.499.285.683,00.

 

BAB  III

PENUTUP

 

Perjanjian kinerja perubahan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2016 merupakan suatu dokumen penyataan kinerja/kesepakatan kinerja/Perjanjian kinerja perubahan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian kinerja perubahan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung khususnya belanja langsung, terdiri dari 11 program dengan 28 kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Anggaran yang akan dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2016.

 

  PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
  DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
  KABUPATEN KLUNGKUNG
       
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
1 2 3 4
1 Meningkatkan pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat sebagai penunjang sektor ekonomi Prosentase koperasi sehat dan berkualitas 6,98%
    Prosentase koperasi aktif 86,82%
    Prosentase pertumbuhan sektor UMKM 1,20%
    Prosentase pertumbuhan koperasi yang berbadan hukum 11,63%
2 Meningkatnya penataan kawasan perdagangan Prosentase revitalisasi pasar tradisional (yang dikelola oleh Pemda) 25,00%
3 Meningkatkan pertumbuhan industri kreatif Prosentase pertumbuhan industri kreatif 0,18%
       
No. Program/Kegiatan  ANGGARAN (Rp.)  Ket.
       
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                           844.327.530 APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran                                                           573.884.450 APBD
3 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif                                                             67.738.700 APBD
4 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Mikro Kecil Menengah                                                            556.661.500 APBD
5 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                                                            459.261.408 APBD
6 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan                                                            124.058.500 APBD
7 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor                                                           385.995.000 APBD
8 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri                                                        4.716.927.430 APBD
9 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan                                                     3.605.827.000,0 APBD
10 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi                                                             59.630.000 APBD
11 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah                                                            203.974.135 APBD
       
    SEMARAPURA, 19 SEPTEMBER 2016
BUPATI KLUNGKUNG KEPALA DINAS KOPERASI, UKM PERINDAG
    KABUPATEN KLUNGKUNG,
       
       
       
       
I NYOMAN SUWIRTA DRS. I GEDE KUSUMAJAYA, M.AP
    PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
    NIP. 19620323 198303 1 027
  • Dibaca: 685 Pengunjung